Kepastian itu disampaikan Kabag Pemerintahan Heri Sulistianto. Menurutnya, itu didahului dengan rapat harmonisasi terkait peraturan pemerintah soal penetapan Kraksaan menjadi ibu kota kabupaten. Rapat itu digelar Depkum HAM pada Kamis (8/10) dan Jumat (9/10). Selama rapat, dipertemukan jajaran tim lintas departemen dan Pemkab Probolinggo yang diwakili Sekda Kusnadi, Kepala Bappeda Tanto Walono, Asisten Tata Praja Abdul Aziz, Kabag Hukum Sigit Sumarsono dan Kabag pemerintahan Heri Sulistianto.Berdasarkan rapat tersebut, Kraksaan dianggap sudah layak menjadi ibu kota kabupaten. "Alhamdulillah sampai sejauh ini proses penetapan Kraksaan menjadi ibu kota kabupaten tidak menemui hambatan berarti. Usai rapat harmonisasi ini, tinggal proses selanjutnya. Yakni ditandatangani oleh Presiden untuk ditetapkan menajdi PP," jelas Heri.
Namun sebelum ditandatangani presiden, rancangan PP tersebut harus ditandatangani dulu oleh Mendagri, Menkum HAM dan sekretaris negara. Secara keseluruhan diprediksi, PP tersebut bakal ditetapkan pada November mendatang. "Insya Allah bulan November atau kalau mundur pun tak sampai tahun depan," prediksi Heri. (mie/hn)